Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara aktivitas dua perusahaan penyelenggara umrah yang terbukti melanggar ketentuan. Salah satu pelanggaran yang ditemukan adalah penempatan jemaah di penginapan yang tidak memiliki izin resmi, yang dinilai dapat membahayakan keselamatan para jemaah.
Kedua perusahaan tersebut telah dipanggil untuk menjalani proses investigasi dan akan menghadapi tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya intensif pemerintah dalam menegakkan aturan, serta memastikan perlindungan terhadap hak dan keselamatan jemaah.
Kementerian juga mengingatkan seluruh penyelenggara umrah agar mematuhi semua regulasi yang telah ditetapkan. Dalam beberapa bulan terakhir, otoritas Arab Saudi memang meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan operasional, termasuk dalam hal perizinan serta kontrak layanan yang telah disepakati.
Seluruh operator yang telah memiliki izin resmi diminta untuk menjaga standar pelayanan, termasuk ketepatan jadwal dan kualitas fasilitas yang disediakan. Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus menjaga mutu dan profesionalisme dalam penyelenggaraan umrah, terutama di wilayah Makkah dan Madinah, dengan keselamatan serta kenyamanan jemaah sebagai prioritas utama.
