Pada pertengahan Juli 2025, media sosial diramaikan oleh beredarnya video dan dokumen berbahasa Arab yang mengklaim adanya aturan baru dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Dalam dokumen tersebut disebutkan tiga ketentuan yang dikabarkan mulai berlaku pada 11 Juli 2025 (5 Muharram 1447 H), yaitu:
- Setiap biro perjalanan hanya mendapatkan kuota maksimal 300 visa umrah.
- Satu orang hanya boleh melaksanakan umrah sekali dalam delapan bulan.
- Pengajuan visa berikutnya baru bisa dilakukan setelah mayoritas jamaah dari keberangkatan sebelumnya kembali ke negaranya.
Informasi tersebut langsung memicu kekhawatiran dan spekulasi di kalangan calon jamaah dan pelaku travel umrah. Namun, setelah dilakukan penelusuran melalui situs resmi Saudi Press Agency (SPA) dengan kata kunci “وزارة الحج والعمرة” dan nomor dokumen “224/ق”, tidak ditemukan rilis resmi terkait kebijakan tersebut.
Kejanggalan lain juga ditemukan pada surat yang tersebar, yakni adanya pencantuman nama pribadi Menteri Haji dan Umrah, Dr. Tawfiq Al-Rabiah. Padahal, dalam sistem administrasi Arab Saudi, setiap keputusan resmi selalu diterbitkan atas nama institusi, bukan individu.
Informasi yang Resmi dari Pemerintah Saudi
Faktanya, pemerintah Arab Saudi pada awal Juni 2025 hanya mengumumkan bahwa:
- Musim umrah 1447 H resmi dimulai sejak 10 Juni 2025.
- Visa umrah hanya akan diterbitkan jika jamaah telah memesan hotel dan layanan akomodasi melalui platform resmi Nusuk.
- Tidak ada kebijakan terkait pembatasan jumlah visa per agen maupun larangan umrah lebih dari satu kali dalam delapan bulan.
Imbauan kepada Masyarakat
Dengan adanya informasi yang simpang siur ini, masyarakat—khususnya calon jamaah umrah—diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Selalu pastikan kebenaran berita melalui sumber resmi agar tidak terjebak hoaks atau kesalahpahaman yang bisa merugikan banyak pihak.
